15 Tahun Bawaslu, Panwaslu Kecamatan Batanghari Tingkatkan Pengawasan Partisipatif

MATALAMPUNG.COM, Bandar Lampung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kini telah memasuki usia ke-15 tahun. Lembaga pengawas pemilihan umum (Pemilu) ini telah banyak membawa perubahan yang baik pada demokrasi di Indonesia. Pada momen hari lahir ke-15 ini, badan ad-hoc Bawaslu, yaitu Panwaslu Kecamatan Batanghari akan terus meningkatkan pengawasan partisipatif. “Giat-giat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif selalu kami lakukan dalam berbagai kesempatan,” kata Ketua Panwaslu Kecamatan Batanghari, Nurohmat, Minggu (9/4/2023). Nurohmat mengungkapkan, dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, baik secara formal maupun non-formal, pihaknya selalu mengajak untuk turut serta dalam pengawasan pemilu. “Dalam…

Munas I Netfid Indonesia, Masyarakat Sipil Penting untuk Demokrasi

MATALAMPUNG.COM, Bandar Lampung – Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada 22-24 Februari 2023 mendatang di Jakarta. Mengusung tema ‘Memperkuat Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang Lebih Baik’, Netfid meyakini kualitas masyarakat sipil yang baik akan berdampak pada kualitas demokrasi. Ketua panitia Ayu Megasari mengungkapkan, keberadaan masyarakat sipil sangat penting bagi Indonesia, khususnya pada tahun politik menjelang Pemilu 2024. “Melalui pendidikan politik dan kesadaran gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat sipil akan menjadi pondasi utama dalam menghadapi dinamika Pemilu 2024,” ujar Ayu, Senin (20/2/2023). Adanya pendidikan…

Resmi Dilantik, 17 PKD se-Kecamatan Batanghari Diminta Tingkatkan Pengawasan Partisipatif

MATALAMPUNG, Lampung Timur – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Batanghari melantik 17 Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-kecamatan setempat di Griya Kebun, Senin (6/2/2023) pagi. Sebanyak 17 PKD merupakan pengawas di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Batanghari. Ketua Panwaslu Kecamatan Batanghari Nurohmat berharap PKD yang telah dilantik dapat bekerja secara maksimal dan profesional. “Kerja pengawasan itu kerja full time, artinya tidak mengenal waktu, baik pagi, siang, sore, atau malam,” ujar Nurohmat saat memberikan sambutan usai melantik 17 PKD. Ia meminta seluruh PKD untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pencegahan…

Lantik DPC Se-Lampung, AHY Ajak Kader Demokrat Satukan Visi dan Energi Songsong Pemilu 2024

MATALAMPUNG.COM, Bandar Lampung – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Provinsi Lampung, Rabu (18/01/2023). Pada acara yang digelar di Balai Krakatau Bandar Lampung ini, AHY berharap agar para kader tak menunda pergerakan karena Pemilu 2024 semakin dekat. “Seluruh kader harus menyatukan visi dan energi di tahun 2023. Gunakan kesempatan untuk semakin dekat dengan rakyat, kader Demokrat Lampung harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga yang terbawah, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu,” ujar AHY. AHY berharap, para incumbent DPRD provinsi, kabupaten-kota dan para…

8 Bacalon DPD RI Asal Lampung Diminta Perbaiki Dukungan

MATALAMPUNG.COM, Bandar Lampung – Bawaslu Lampung menyebut delapan bakal calon DPD RI asal Lampung belum memenuhi syarat (BMS) dalam proses verifikasi administrasi yang berlangsung 30 Desember 2022 – 15 Januari 2023. Mereka diminta memperbaiki dukungannya pada sesi perbaikan dan penyerahan dukungan mininal kesatu mulai 16 Januari—22 Januari 2023. Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, membenarkan jika ada delapan bakal calon DPD RI asal Lampung yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). “Ya, ada delapan bakal calon yang masuk kategori BMS. Sedangkan 12 orang sudah Memenuhi Syarat (MS),” ungkap…

Bawaslu Lampung Petakan 96 Lokasi Pemilih Berpotensi Tidak Bisa Gunakan Hak Suara

MATALAMPUNG.COM – Bawaslu Provinsi Lampung mengidentifikasi 96 lokasi pemilih yang berpotensi tidak dapat menggunakan haknya, di tempat pemungutan suara (TPS). 96 lokasi tersebut disusun sebagai daftar pemilih di lokasi khusus oleh KPU kabupaten/kota, berdasarkan Pasal 179 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 yakni, pemilih di lokasi khusus merupakan pemilih berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Adapun rinciannya, 4 lembaga pemasyarakatan (LP), 53 pondok pesantren, 20 rumah sakit/klinik/puskesmas, 20 daerah perusahaan/perkebunan, 2 daerah register, 7 panti sosial, dan 1 asrama kesusteran. Dari data di atas, sebanyak 10 lokasi yang telah…