MATALAMPUNG.COM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual. Kegiatan ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Zainal Abidin, dan berlangsung di Ruang Command Center lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa, 10 Juni 2025.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan sejumlah arahan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salah satunya adalah relaksasi kebijakan terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang kini kembali diperbolehkan digelar di hotel.
Pak Menteri menyampaikan bahwa kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota kini diperbolehkan menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel,” ujar Bima Arya.
Namun demikian, Wamendagri mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel harus tetap memperhatikan sejumlah catatan penting. “Pertama, harus ada urgensi dan substansi. Kalau tidak penting, tidak perlu dipaksakan. Kedua, frekuensi kegiatan juga harus dibatasi sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Menurut Bima Arya, kebijakan ini bertujuan untuk mendukung perputaran roda ekonomi di daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata yang sempat terdampak pandemi.
“Ekosistem perhotelan dan pariwisata perlu kita hidupkan kembali. Ini penting agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dan dampak ekonomi lainnya,” kata dia.
Bima Arya juga meminta kepala daerah untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi masing-masing wilayah. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman, dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Silakan pelajari data masing-masing untuk menentukan langkah terbaik,” imbuhnya.
Inflasi Mei 2025 Alami Deflasi
Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan data terkini terkait inflasi nasional. Ia menyebutkan bahwa pada Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,37 persen, yang merupakan angka terendah dibandingkan bulan Mei dalam lima tahun terakhir.
“Secara historis, biasanya bulan Mei mengalami inflasi. Namun, pada Mei 2025 justru terjadi deflasi,” jelas Pudji.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa komoditas bergejolak seperti tomat, beras, dan timun masih menjadi penyumbang utama pergerakan harga di bulan tersebut. Sementara itu, komponen inti seperti tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk juga memberikan andil terhadap inflasi.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 5 Juni 2025, Pudji mencatat bahwa dari 38 provinsi, sebanyak 12 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 1 provinsi stabil, dan 25 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.
“Beras dan daging ayam ras menjadi dua komoditas utama yang mendorong kenaikan IPH di 12 provinsi tersebut,” pungkasnya. (*/rls)
