MATALAMPUNG.COM, SELASA (27/08)
Palembang –Etika administrasi dalam pelayanan publik bukan sekedar konsep ideal yang muncul tanpa dasar. Landasan inilah yang harus meresap dalam setiap tindakan birokrasi, baik dalam perumusan kebijakan maupun implementasi.
Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kritis, transparan dan menuntut akuntabilitas, urgensi etika dalam pelayanan publik semakin tidak bisa dipungkiri.
Jika kita ibaratkan administrasi publik seperti sebuah mesin, maka etika adalah minyak pelumas yang membantunya berjalan lancar, tanpa kerusakan serius akibat konflik kepentingan dan kekuasaan.
Pelayanan publik merupakan interaksi langsung antara negara dan masyarakat. Dalam konteks itu, administrasi publik menjadi wajah pemerintah di mata rakyat.
Setiap keputusan, tindakan atau kesalahan kecil sekalipun dalam pelayanan publik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan.
Tanpa etika manajemen yang jelas dan internal, pelayanan publik akan menjadi lahan subur bagi korupsi, diskriminasi dan ketidakadilan.
Oleh karena itu, etika administrasi tidak hanya sekedar pelengkap tetapi juga merupakan inti penyelenggaraan pemerintahan menuju keadilan dan kesejahteraan.
Kegagalan Birokrasi
Realitas pelayanan publik di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa pelanggaran etika seringkali menjadi akar penyebab kegagalan birokrasi. Salah satu bentuknya yang paling jelas adalah korupsi di berbagai tingkat pemerintahan.
Ketika layanan publik yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya yang wajar justru menjadi pencairan dana ilegal, kelompok yang paling rentan seringkali menjadi korban.
Ini bukan sekedar pertanyaan hukum tetapi juga pertanyaan moral yang mendasar : bagaimana layanan publik yang dirancang untuk melayani justru menjadi instrumen eksploitasi?
Etika dalam administrasi publik juga dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelayanan publik, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana anggaran dibelanjakan dan bagaimana keputusan diambil.
Transparansi memastikan bahwa setiap proses bersifat terbuka, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, tanpa landasan etika yang kuat, transparansi dan akuntabilitas hanya akan menjadi slogan kosong jika tidak dilaksanakan.
Contoh sederhana namun sering diabaikan adalah sikap diskriminatif dalam pelayanan publik. Ketika seorang warga negara diperlakukan berbeda hanya karena hubungan sosial, ekonomi, atau politiknya, hal ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip keadilan yang merupakan inti etika administrasi.
Etika mengajarkan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama terhadap pelayanan pemerintah, apapun latar belakangnya. Kegagalan untuk melakukan hal ini tidak hanya mengikis kepercayaan masyarakat tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial yang lebih dalam.
Selain itu, etika administrasi di bidang pelayanan publik juga mencakup integritas pegawai negeri sipil. Integritas tidak hanya sekedar kejujuran tetapi juga konsistensi dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku.
Seorang pelayan publik yang berintegritas akan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, meskipun harus mengambil keputusan yang tidak populer atau menghadapi tekanan dari banyak pihak.
Menjaga Integritas di Tengah Era Digitalisasi
Namun menjaga integritas di tengah sistem yang penuh tantangan bukanlah hal yang mudah. Tekanan politik, kepentingan ekonomi dan budaya birokrasi yang tidak sehat seringkali menjadi kendala penerapan etika dalam manajemen.
Di sinilah pentingnya pelatihan etika berkelanjutan bagi pejabat publik. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis administrasi saja, namun juga pada pembentukan karakter dan pemahaman menyeluruh terhadap nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi dalam segala tindakannya.
Urgensi etika administrasi juga semakin terlihat di era digital. Teknologi telah mengubah wajah pelayanan publik dengan kecepatan yang mencengangkan.
E-government, aplikasi layanan daring, dan kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari administrasi publik modern. Namun, teknologi juga menimbulkan tantangan etika baru, seperti perlindungan data pribadi, keadilan dalam akses terhadap teknologi, dan kemungkinan manipulasi algoritma.
Tanpa pedoman etika yang jelas, teknologi dapat menjadi pedang bermata dua yang lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya.
Misalnya, kebijakan berbasis data yang tidak memperhitungkan pertimbangan etika dapat menciptakan bias yang merugikan kelompok tertentu. Misalnya, jika data yang digunakan untuk membuat keputusan hanya berasal dari daerah perkotaan, masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses ke teknologi berisiko terpinggirkan.
Dalam konteks ini, etika administrasi publik menjadi panduan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi benar-benar digunakan untuk meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan.
Selain itu, pentingnya etika administrasi dalam pelayanan publik juga ditunjukkan dalam konteks globalisasi. Di dunia yang semakin terhubung, keputusan lokal seringkali mempunyai dampak global dan sebaliknya.
Misalnya, kebijakan mengenai perubahan iklim, perdagangan atau migrasi tidak hanya berdampak pada komunitas lokal tetapi juga komunitas internasional. Dalam konteks ini, etika administrasi publik harus mampu menjawab tantangan global dengan tetap menjaga nilai-nilai lokal.
Hal ini memerlukan keseimbangan yang cermat antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Pada akhirnya, etika administrasi dalam pelayanan publik adalah bagaimana kita memandang peran pemerintah dan birokrasi dalam kehidupan masyarakat.
Apakah hal tersebut hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan, ataukah hal tersebut merupakan ekspresi dari komitmen kita bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita membangun sistem administrasi publik yang tidak hanya efisien tetapi juga berintegritas.
Etika administratif bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan atau dianggap sebagai tambahan. Hal ini merupakan inti dari pelayanan publik yang bermakna. Tanpa etika, administrasi publik hanya akan menjadi mesin yang dingin dan tidak manusiawi.
Namun dengan etika, dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat, menciptakan kepercayaan dan mewujudkan visi bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Ini adalah misi yang harus kita dukung bersama, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang. (**)
Penulis : Pandu Pamungkas, S.A.N., M.Si.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya
