MATALAMPUNG.COM, Jumat (20/12)
Palembang – Kebijakan kesetaraan gender telah menjadi isu yang semakin krusial dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai belahan dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat berbagai kemajuan dalam upaya menciptakan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.
Namun, tantangan yang dihadapi masih sangat nyata, terutama terkait penerapan kebijakan yang belum konsisten dan tidak merata di seluruh sektor masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengapa kebijakan kesetaraan gender begitu relevan dan bagaimana implementasinya dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.
Kesetaraan gender bukan sekadar masalah hak asasi manusia, ia juga merupakan kebutuhan fundamental untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ketika perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Banyak penelitian membuktikan bahwa negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ini terjadi karena meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional.
Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi seringkali membantu mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat rumah tangga. Namun, meskipun manfaat kesetaraan gender telah terbukti, masih ada berbagai hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak yang setara dengan laki-laki.
Salah satu rintangan terbesar adalah norma dan stereotip gender yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat. Di banyak tempat, perempuan diharapkan untuk memenuhi peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama.
Stereotip semacam ini tidak hanya membatasi perempuan dalam mengejar pendidikan dan karier, tetapi juga membebani laki-laki dengan ekspektasi yang sering kali tidak realistis mengenai peran mereka dalam keluarga dan masyarakat luas. Selain norma sosial, kebijakan publik yang bersifat diskriminatif juga menjadi penghalang signifikan bagi kesetaraan gender.
Beberapa negara masih menerapkan undang-undang yang secara eksplisit atau implisit yang mendiskriminasi perempuan, misalnya pembatasan hak atas kepemilikan tanah atau akses yang tidak setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ini, reformasi kebijakan sangat penting guna memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama di mata hukum.
Misalnya negara-negara yang telah mengadopsi kebijakan cuti melahirkan dan cuti ayah secara bersamaan menunjukkan perbaikan signifikan dalam pembagian tanggung jawab domestik yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.
Pengaruh Dunia Pendidikan
Pendidikan juga memainkan peran kunci dalam memajukan kesetaraan gender. Pendidikan tidak hanya memberikan perempuan keterampilan dan pengetahuan untuk bersaing di pasar kerja, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menantang norma-norma sosial yang menghambat.
Di berbagai negara, tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, kesenjangan gender masih kerap muncul di bidang-bidang tertentu, seperti sains, teknologi, teknik, dan matematika, di mana perempuan sering kali kurang terwakili.
Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih besar untuk mendorong partisipasi perempuan dalam bidang-bidang ini melalui program beasiswa, pendampingan, dan kampanye kesadaran. Isu kesetaraan gender di tempat kerja kini menjadi perhatian yang mendesak.
Meskipun semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja, mereka masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti kesenjangan upah, pelecehan seksual, dan keterbatasan akses ke posisi kepemimpinan.
Laporan dari World Economic Forum menunjukkan bahwa jika tren saat ini berlanjut, diperlukan lebih dari 100 tahun untuk menutup kesenjangan gender secara global.
Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan, seperti transparansi dalam upah, pelatihan anti-diskriminasi, dan program pengembangan kepemimpinan bagi perempuan.
Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif harus menjadi prioritas, di mana perempuan merasa aman dan dihargai atas kontribusi mereka.
Kesetaraan Gender dalam Pengambilan Keputusan
Implikasi kesetaraan gender juga sangat penting dalam politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan dalam politik sering kali terkendala oleh diskriminasi, ancaman kekerasan, dan kurangnya dukungan finansial. Padahal, keberadaan perempuan di posisi kepemimpinan politik dapat menghadirkan perspektif yang beragam dan solusi yang lebih inklusif terhadap berbagai isu sosial.
Penggunaan kuota gender dalam parlemen atau kebijakan afirmatif lainnya bisa menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan representasi perempuan di lingkungan politik. Namun, sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan bukan hanya dijadikan simbol, melainkan juga memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan.
Kesetaraan gender juga berperan krusial dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan konflik. Perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak bencana alam dan peperangan, namun mereka juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan.
Dalam banyak situasi, perempuan telah menunjukkan kepemimpinan luar biasa dalam memimpin komunitas mereka menuju solusi yang berkelanjutan dan damai. Oleh karena itu, melibatkan perempuan secara aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan penyelesaian konflik bukan hanya merupakan langkah yang adil, tetapi juga strategis.
Kita harus ingat bahwa kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah tentang menciptakan masyarakat di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka.
Laki-laki juga harus berperan dalam upaya ini, baik sebagai pendukung maupun sebagai penerima manfaat dari perubahan positif. Misalnya, kebijakan cuti ayah tidak hanya mendukung perempuan dalam menjalankan peran domestik, tetapi juga memberikan laki-laki kesempatan untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak.
Kesetaraan gender adalah proses panjang yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu perlu bekerja sama untuk membangun lingkungan yang mendukung kesetaraan.
Dengan mengatasi berbagai hambatan struktural dan sosial yang ada, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera untuk semua. Masyarakat yang setara gender bukan hanya sekadar impian, melainkan suatu kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (***)
Penulis : Pandu Pamungkas, S.A.N., M.Si.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya