JAKARTA (Matalampung.com): Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan duka cita mendalam atas 53 awak KRI Nanggala dipastikan gugur.
“Atas nama para kader, pengurus, pribadi serta keluarga, saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya para patriot bangsa ini,” kata AHY, Minggu (25/4/2021) malam.
Dikutip dari pojoksatu.com, AHY menuturkan, saat ini dirinya sedang bersama Sekjen Teuku Riefky Harsya yang juga anggota Komisi I DPR RI.
Keduanya, berdiskusi tentang cara membalas jasa para prajurit yang gugur dalam tugas negara.
“Saya memerintahkan Sekjen dalam kapasitas sebagai anggota Komisi I DPR RI untuk menyarankan agar pemerintah memperhatikan penuh para keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.
Diakuinya, secara prosedur, memang negara pasti akan memberikan perhatian kepada keluarga para prajurit dari kesatuan Hiu Kencana itu.
“Tapi ini peristiwa luar biasa, sehingga perhatian pemerintah pun harus luar biasa,” ucap AHY.
Setidaknya ada tiga hal yang menurut AHY semestinya dilakukan pemerintah terkait peristiwa ini.
Pertama, pemerintah bisa memberikan tunjangan penuh dengan memberikan gaji utuh.
“Tidak dipotong sebagaimana halnya uang pensiun,” tuturnya.
Kedua, pemerintah juga memberikan beasiswa hingga lulus universitas bagi seluruh putra-putri awak KRI Nanggala yang gugur.
“Ketiga, pemerintah memberikan fasilitas perumahan bagi masing-masing keluarga yang ditinggalkan,” sambung prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir Mayor ini.
Ia pun mengutarakan keyakinannya bahwa pemerintah pasti bisa mewujudkan tiga hal yang sudah ia sebutkan itu.
“Beban biaya yang dikeluarkan negara untuk mewujudkan tiga harapan ini masih lebih kecil dibandingkan pengorbanan nyawa yang sudah diberikan oleh 53 awak KRI Nanggala 402 yang gugur ini,” tegas putra sulung SBY ini.
Sementara, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengamini aspirasi yang disampaikan AHY.
Karena itu, dia berjanji, begitu masa persidangan di parlemen dimulai, dirinya akan langsung mengajukan usulan-usulan ini.
“Baik kepada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, termasuk Kementerian Keuangan,” pungkas Riefky.